Cyber Sabili Ramah Tegas dan Diperhitungkan

Cyber Sabili-Jenderal Zine El Abidine Ben Ali lahir di Hammam-Sousse, 3 September 1936 (74 tahun) adalah Presiden Republik Tunisia sejak 7 November 1987 dan presiden yang kedua sejak kemerdekaannya dari Perancis pada 20 Maret 1956.

Di Tunisia, media massa sering menyebutnya Ali Baba.Sebagai militan muda dari Partai Neo-Destour, ia dikirim ke Perancis untuk menjalani latihan militer. Ia lulus dari Sekolah Inter-Arms di Saint-Cyr dan Sekolah Artileri di Châlons-en-Champagne. Kemudian melanjutkan pendidikan militernya di Amerika Serikat.

Bin Ali ditunjuk mendirikan dan mengatur Departemen Keamanan Militer pada 1964 hingga 1974. Ia dipromosikan sebagai Direktur-Jenderal Keamanan Nasional dalam Departemen Dalam Negeri pada 1977 setelah menjabat sebagai atase militer di Maroko.

Ben Ali kembali dari 4 tahun sebagai Duta Besar untuk Polandia menjadi kepala Keamanan Nasional namun kini dengan posisi setingkat Menteri. Ia mengambil posisi ini saat berkembangnya gerakan Islam di negerinya.

Pada saat itui ia diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan bertahan pada posisi ini saat ia menjadi Perdana Menteri di bawah Presiden Habib Bourguiba pada 1 Oktober 1987. Lalu, Bin Ali memecat Presiden Bourguiba dan memangku jabatan presiden pada 7 November 1987 dengan dukungan beberapa gelintir elite dan pendukungnya.

Tujuh orang doktor menandatangani kertas yang menyatakan Presiden Bourguiba tak cakap menjabat. Ia kemudian mempertahankan sikap politik luar negeri nonblok pendahulunya dan mendukung ekonomi yang telah berkembang sejak awal 1990-an.

Proyek pekerjaan umum yang besar, termasuk bandara, jalan raya atau perumahan, telah dijalankan. Bagaimanapun, pengangguran menyisakan masalah ekonomi yang besar.

Memboldoser Gerakan Islam

Di masa rezimnya, gerakan-gerakan Islam Tunisia mengalami nasib lebih tragis dari sebelumnya. Tatkala partainya menyapu bersih perolehan kursi yang ada di parlemen, ia memenjarakan lebih dari 30.000 aktivis gerakan Islam yang sebelumnya merupakan tulang punggung partai dan pendukung setianya. 

Tapi Bin Ali kemudian menuduh mereka sebagai “pembangkang”. Sejak itulah, Sang Diktator ini menjadikan Tunisia sebagai penjara terbuka dan pusat kebejatan moral.

Walhasil, dengan salah kaprahnya pemikiran dan pemahaman rezim yang ada, Islam dan para pengembannya mengalami deraan, siksaan, pemenjaraan , pembunuhan, dan hambatan berat.

Bin Ali melanjutkan pendekatan otoriter pendahulunya dan memuja kepribadian (aktivitas pribadi dan keluarganya ini banyak diberitakan media internasional).  

Meski ia mengumumkan pluralisme politiknya pada 1992, Rapat Umum Konstitusional Demokratiknya (dahulu Partai Neo-Destour) melanjutkan dominasi politik nasional. Rezimnya masih tidak mengizinkan aktivitas oposisi dan kebebasan pers menyisakan penyamaran.

Pada 1999, walaupun dua kandidat alternatif yang tak dikenal diizinkan untuk pertama kalinya berada dalam pemilihan presiden, Ben Ali diangkat kembali dengan 99,66% suara.

Ia kembali dipilih pada 24 Oktober 2004, secara resmi meraih 94,48% suara, setelah referendum konstitusi yang kontroversial pada 2002 yang membuatnya bertahan sebagai presiden setidaknya hingga 2014.

Pada masa kepemimpinannya inilah, Tunisia melarang wanita Muslimah mengenakan jilbab di tempat umum. Bahkan, larangan itu diintensifkan; polisi akan menghentikan wanita di jalanan untuk memintanya menanggalkan jilbab itu lalu menandatangangi surat sumpah yang menyatakan bahwa mereka takkan mengenakannya lagi.

Jadi, sangat layak, ia digulingkan rakyat. 

Mengundurkan Diri

Sebelumnya, setelah terjadi gelombang aksi massa dari berbagai elemen di Tunisia hingga mengepung istana kepresidenan, Ben Ali, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan dari jabatannya. 

Dua hari sebelumnya, tanggal 13 Januari, Presiden Ben Ali menyatakan bahwa dirinya baru akan mundur pada tahun 2014. Sehari kemudian, Ben Ali memberlakukan keadaan darurat dan membubarkan kabinet serta parlemen.

Ben Ali mengundurkan diri setelah Perdana Menteri Tunisia, Mohammed Ghannouchi, menyatakan telah mengambil-alih kekuasaannya.

Beberapa saat kemudian, Ben Ali dan keluarganya dilaporkan melarikan diri ke Arab Saudi dan meminta perlindungan di sana.

Kredibilitasnya sangat merosot setelah mengikuti jalan neoliberal yang menyebabkan pemerintahannya tidak bisa mencegah kenaikan harga kebutuhan hidup, pengangguran, dan korupsi.

Apalagi, semua gerakan Islam dibasmi, yang akhirnya memunculkan perlawanan rakayat.

People Power

Sejak Desember 2010, Tunisia dilanda protes massal terkait tingginya biaya kebutuhan hidup dan tidak adanya lapangan kerja. Seorang demonstran, Mohammed Bouazizi, membakar diri sebagai bentuk protes atas hilangannya lapangan pekerjaan.

Gerakan perlawanan ini banyak dipimpin oleh kaum penganggur, yang telah menjadi bagian paling penting dari perlawanan. Ketika Presiden Ben Ali mengirimkan tentara dan polisi untuk menindas perlawanan, kaum penganggur sama sekali tidak menyerah.

Korban berjatuhan di pihak rakyat, terutama penganggur dan serikat pekerja. Beberapa orang blogger juga ditahan setelah memposting tulisan-tulisan kritis dan seruan aksi di internet.

Pada 14 Januari, saat detik-detik pengunduran diri Ben Ali, jumlah massa protes di ibukota mencapai 300-000 hingga 400.000 ribu orang. Mereka meneriakkan “Ben Ali, keluar! pengadilan rakyat untuk presiden dan keluarganya”. Beberapa elemen gerakan Islam juga terlihat dalam aksi massa ini.

Media setempat juga melaporkan, bahwa sebagian demonstran menyerang semua aset dan perusahaan yang terkait dengan keluarga Ben Ali.

Awas Rezim Penerusnya Komunis

Pada Rabu (19/1/2011), otoritas Tunisia juga menangkap jubir Partai Komunis Pekerja Tunisia, Hamma Hammami, bersama dengan kuasa hukumnya, setelah keduanya menyerukan pembentukan pemerintahan persatuan nasional sementara untuk mengatur dan melaksanakan pemilu seacara jujur dan adil.

Partai Komunis Lebanon telah mengekspresikan dukungan kepada para pengunjuk rasa, dan menyatakan bahwa Ben Ali merupakan contoh rejim korup dan pro-neoliberal.
Perlawanan terus berlanjut

Meskipun sudah ada pemerintahan sementara yang dikepalai oleh Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi, tetapi situasi di kota Tunis, ibukota Tunisia, masih bergolak.

Di tengah sebagian rakyat sedang merayakan kemenangan dan kebebasan, sebagian orang juga melakukan penjarahan di toko-toko.

Di dua penjara di ibukota, media setempat juga melaporkan adanya kerusuhan yang menyebabkan terjadinya kebakaran dan tewasnya sejumlah narapidana.

Ghannouchi berjanji akan membuka perundingan dengan seluruh kekuatan oposisi, juga menjanjikan kebebasan bagi penggunaan internet.

Bagaimana dengan gerakan Islam Tunisia, bisakah memanfaatkan moment ini?

(Wikipedia/AFP/Reuter/Islamonline/Dwi)