Cyber Sabili Ramah Tegas dan Diperhitungkan

CYBER SABILI-BAITULMAQDIS: Partai agama Israel yang berhaluan Ultra Ortodok tetap menentang undang-undang baru yang mewajibkan Yahudi 'Ultra Ortodok' bertugas dalam militer, sebuah pendirian yang mengancam koalisi pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pekan lalu, Mahkamah Agung Israel membatalkan peraturan yang sudah berjalan enam dekade yang membantu puluhan ribu pria 'Ultra Ortodok' menghindari wajib militer, sebaliknya menambah tunjangan dengan dana pemerintah untuk para Ultra Ortodok yang ikut wajib militer termasuk tunjangan untuk keluarga mereka.

Undang-undang baru itu memicu kemarahan mayoritas sekuler Israel dan mendorong pria 'Ultra Ortodok'  meninggalkan keluarganya dan hidup dengan mengandalkan bantuan pemerintah.

Menjelang pelaksanaan UU baru pada Juli depan, Netanyahu harus menemukan formula baru yang bisa diterima pengadilan dan partai agama Ultra Ortodok yang ikut dalam koalisinya.

Pria Israel harus menjalani layanan militer dimulai usia 18 tahun. Tetapi,pemimpin agama Ultra Ortodok mengatakan pengikutnya harus menghabiskan waktu untuk mempelajari keseluruhan kitab Taurat itu.

"Kami tidak akan ada tanpa Taurat. Kami siap mati karenanya, "lapor koran Haaretz yang mengutip pernyataan ketua Partai Bersatu Taurat Judaism, Moshe Gafni yang merujuk kepada kitab pertama dari lima kitab Yahudi.

Meskipun partai koalisi pro-Netanyahu ini tidak mengancam keluar dari pemerintah, namun keputusan pengadilan mengancam menjatuhkan hukuman kepada pemerintah dengan memaksanya memilih partai yang harus mendukungnya.

Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman dari partai sekuler Yisrael Beitenu, tidak setuju melanjutkan undang-undang lama.(AP/BH)