CyberSabili-MATARAM- “Transisi politik di Indonesia belum selesai,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Fahri Hamzah, SE, Kamis (26/5) saat memberikan Kuliah Umum dalam acara Temu legislasi Mahasiswa Regional Bali-Nusa Tenggara di Arena Budaya Universitas Mataram, bersama Dekan fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. Galang Asmara, SH, M.Hum. Dalam acara tersebut, kepada para peserta yang berasal dari universitas se-Bali dan Nusa Tenggara, Fahri memaparkan, hal ini ditandai dengan belum finalnya pilihan Bangsa Indonesia, apakah akan menganut system presidensial atau parlementer.
“Akibatnya, yang saat ini menjadi presiden bukanlah seorang dari partai yang menang 50% pemilu, tapi hanya menang 24% saja. Kemudian melakukan koalisi untuk menjadi presiden. Ketika terjadi masalah yang disebabkan oleh individu presiden, maka partai koalisi ikut juga dihantam. Ini kan repot,” jelas Fahri.
Terlebih lagi, masih kata Fahri, akhir-akhir ini banyak pihak yang berusaha memperlemah lembaga legislatif. “Reformasi 1998 itu kan memberikan kekuatan kepada DPR. Yang semula hanya menjadi embel-embel dan tukang stempel dari pemerintah, sekarang memiliki peran control yang cukup menonjol. Riilnya wakil rakyat itu ya DPR, maka jangan diperlemah.” tandas Fahri.
Terkait dengan sorotan banyak fihak terhadap kinerja DPR, terutama kegiatan studi banding yang dilakukan oleh anggota DPR, politisi asal PKS ini menyatakan bahwa dana studi banding sebenarnya jauh lebih banyak di eksekutif.
“Total dana untuk DPR kan hanya sekitar satu trilyun dari APBN, sedangkan eksekutif mengelola dana 1200 trilyun. Jangan kita hanya berfokus mengawasi yang satu trilyun, supaya melemahkan pengawasan terhadap yang 1200 trilyun,” ungkapnya.
Selanjutnya, Anggota DPR-RI kelahiran Sumbawa ini mengingatkan para peserta kuliah umum agar tidak terjebak pada konspirasi yang melemahkan DPR, yang artinya juga melemahkan kontrol rakyat itu sendiri.
Transisi hukum pun tak lepas dari sorotan politisi PKS ini. Fahri memaparkan bahwa KPK saat ini tidak memperkuat sistem, tapi malah berkelahi dengan polisi dan jaksa. “KPK harusnya bergerak untuk memberantas korupsi, bukan mencari popularitas belaka,” tegasnya Fahri.
Selanjutnya para mahasiswa yang hadir dalam acara tersebut diminta untuk memahami konstruki transisional ini secara utuh. Jangan sampai sikap politik mahasiswa terjebak pada hal-hal yang remeh-temeh. Fahri mencontohkan, saat ini Pemda NTB mengurusi masalah divestasi, padahal divestasi tersebut tidak memiliki kaitan yang signifikan dengan pengentasan kemiskinan.
“Pemda malah kurang serius memperhatikan peningkatan infrastruktur, iklim investasi, barang dan jasa publik” tegas Fahri disambut applause dari peserta.
Sementara itu Prof Dr Galang Asmara, SH, M.Hum, menambahkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum menganut teori Trias Politika secara konsekuen.
“Jika mengikuti teori aslinya, harusnya wewenang legislasi itu terpisah dari eksekutif. Tapi di negara kita kekuasaan membentuk UU dilakukan oleh pemerintah bersama DPR”, papar Galang.
Sistem ketatanegaraan kita dinilai Galang mengikuti sistem di Amerika Serikat. DPR dapat digambarkan sebagai house of representative, sedangkan DPD sebagai senate.
“Masalahnya, DPD kita tidak memiliki peran yang optimal. Seringkali masukan RUU yang terkait dengan otonomi daerah, sebagaimana tugas konstitusional DPD, bisa saja tidak dipakai oleh DPR. Karena kekuasaan membentuk UU itu hanya milik DPR dan Pemerintah,” urai Galang.
Selanjutnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram ini mengusulkan agar dilakukan pembagian tugas antara DPR dan DPD.
“RUU yang tidak terkait dengan otonomi daerah menjadi tugas DPR, sedangkan yang terkait dengan otonomi daerah, dibahas dan disahkan oleh DPD bersama presiden. Barulah bisa dikatakan terjadi balance antara DPR dan DPD,” ujar Galang menutup presentasinya.
Acara Temu Legislasi Mahasiswa Regional Bali dan Nusa Tenggara ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Univeritas Mataram dan IKIP Mataram. Acara dilangsungkan selama dua hari, bertempat di Arena Budaya Universitas Mataram. (ES)
- 09/06/2011 15:47 - DUPLIK NOTA PEMBELAAN Persidangan Ust Abu Bakar Ba'asyir
- 08/06/2011 17:05 - Potensi Zakat Nasional 217 T
- 07/06/2011 15:35 - FK-ULUM Gelar Subuh Gabungan di Masjid Al-Istiqamah Penggilingan
- 27/05/2011 19:19 - Menag Batalkan Kunjungan ke Al-Zaytun Lagi
- 27/05/2011 17:00 - Aliran Sesat di Jember Bertobat
- 26/05/2011 12:10 - Baznas Luncurkan Rumah Cerdas ANak Bangsa dan Portal Beasiswa
- 25/05/2011 16:04 - Konflik Mbah Priok, Ulama Harus Turun Tangan
- 25/05/2011 11:55 - "Segera Sahkan RUU BPJS"
- 24/05/2011 16:37 - Sunni-Syiah Indonesia Deklarasikan MUHSIN
- 24/05/2011 15:42 - PPPA Darul Qur'an: Wisuda 5.000 Penghafal Al-Qur'an




