Jum'at, 18. Mei 2012

Last update08:40:36 AM GMT

Index Berita : Berita Indonesia Kita Transisi Politik dan Hukum di Indonesia Belum Tuntas

Transisi Politik dan Hukum di Indonesia Belum Tuntas

E-mail Cetak PDF
Fahri Hamzah, Jangan ikut-ikutan memperlemah DPR

CyberSabili-MATARAM- “Transisi politik di Indonesia belum selesai,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Fahri Hamzah, SE, Kamis (26/5) saat memberikan Kuliah Umum dalam acara Temu legislasi Mahasiswa Regional Bali-Nusa Tenggara di Arena Budaya Universitas Mataram, bersama Dekan fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. Galang Asmara, SH, M.Hum. Dalam acara tersebut, kepada para peserta yang berasal dari universitas se-Bali dan Nusa Tenggara, Fahri memaparkan, hal ini ditandai dengan belum finalnya pilihan Bangsa Indonesia, apakah akan menganut system presidensial atau parlementer.

“Akibatnya, yang saat ini menjadi presiden bukanlah seorang dari partai yang menang 50% pemilu, tapi hanya menang 24% saja. Kemudian melakukan koalisi untuk menjadi presiden. Ketika terjadi masalah yang disebabkan oleh individu presiden, maka partai koalisi ikut juga dihantam. Ini kan repot,” jelas Fahri.

Terlebih lagi, masih kata Fahri, akhir-akhir ini banyak pihak yang berusaha memperlemah lembaga legislatif. “Reformasi 1998 itu kan memberikan kekuatan kepada DPR. Yang semula hanya menjadi embel-embel dan tukang stempel dari pemerintah, sekarang memiliki peran control yang cukup menonjol. Riilnya wakil rakyat itu ya DPR, maka jangan diperlemah.” tandas Fahri.

Terkait dengan sorotan banyak fihak terhadap kinerja DPR, terutama kegiatan studi banding yang dilakukan oleh anggota DPR, politisi asal PKS ini menyatakan bahwa dana studi banding sebenarnya jauh lebih banyak di eksekutif.

“Total dana untuk DPR kan hanya sekitar satu trilyun dari APBN, sedangkan eksekutif mengelola dana 1200 trilyun. Jangan kita hanya berfokus mengawasi yang satu trilyun, supaya melemahkan pengawasan terhadap yang 1200 trilyun,” ungkapnya.

Selanjutnya, Anggota DPR-RI kelahiran Sumbawa ini mengingatkan para peserta kuliah umum agar tidak terjebak pada konspirasi yang melemahkan DPR, yang artinya juga melemahkan kontrol rakyat itu sendiri.

Transisi hukum pun tak lepas dari sorotan politisi PKS ini. Fahri memaparkan bahwa KPK saat ini tidak memperkuat sistem, tapi malah berkelahi dengan polisi dan jaksa. “KPK harusnya bergerak untuk memberantas korupsi, bukan mencari popularitas belaka,” tegasnya Fahri.

Selanjutnya para mahasiswa yang hadir dalam acara tersebut diminta untuk memahami konstruki transisional ini secara utuh. Jangan sampai sikap politik mahasiswa terjebak pada hal-hal yang remeh-temeh.  Fahri mencontohkan, saat ini Pemda NTB mengurusi masalah divestasi, padahal divestasi tersebut tidak memiliki kaitan yang signifikan dengan pengentasan kemiskinan.

“Pemda malah kurang serius memperhatikan peningkatan infrastruktur, iklim investasi, barang dan jasa publik” tegas Fahri disambut applause dari peserta.

Sementara itu Prof Dr Galang Asmara, SH, M.Hum, menambahkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum menganut teori Trias Politika secara konsekuen.

“Jika mengikuti teori aslinya, harusnya wewenang legislasi itu terpisah dari eksekutif. Tapi di negara kita kekuasaan membentuk UU dilakukan oleh pemerintah bersama DPR”, papar Galang.

Sistem ketatanegaraan kita dinilai Galang mengikuti sistem di Amerika Serikat. DPR dapat digambarkan sebagai house of representative, sedangkan DPD sebagai senate.

“Masalahnya, DPD kita tidak memiliki peran yang optimal. Seringkali masukan RUU yang terkait dengan otonomi daerah, sebagaimana tugas konstitusional DPD, bisa saja tidak dipakai oleh DPR. Karena kekuasaan membentuk UU itu hanya milik DPR dan Pemerintah,” urai Galang.

Selanjutnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram ini mengusulkan agar dilakukan pembagian tugas antara DPR dan DPD.

“RUU yang tidak terkait dengan otonomi daerah menjadi tugas DPR, sedangkan yang terkait dengan otonomi daerah, dibahas dan disahkan oleh DPD bersama presiden. Barulah bisa dikatakan terjadi balance antara DPR dan DPD,” ujar Galang menutup presentasinya.

Acara Temu Legislasi Mahasiswa Regional Bali dan Nusa Tenggara ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Univeritas Mataram dan IKIP Mataram. Acara dilangsungkan selama dua hari, bertempat di Arena Budaya Universitas Mataram.  (ES)

Features

Ma'had Daarussunnah Bekasi

Ma'had Daarussunnah Bekasi

  Ma'had Daarussunnah Bekasi Kami menawarkan PRO...
Rabu, 16 May 2012 14:06
Kebobrokan Syirik Dalam Kehidupan Sosial

Kebobrokan Syirik Dalam Kehidupan Sosial

  ...
Selasa, 15 May 2012 09:39
Masjid Agung Brimob Mestinya Difungsikan untuk Umum!

Masjid Agung Brimob Mestinya Difungsikan untuk Umum!

Masyarakat Depok saat ini mengharapkan adanya...
Senin, 14 May 2012 10:53
Marwah Filindo, Anak Indo-Palestina

Marwah Filindo, Anak Indo-Palestina

  ...
Kamis, 10 May 2012 16:43

Geng Motor; Kecacatan Sistematis

  ...
Jumat, 04 May 2012 13:59
MENJADI DAI& DAIYAH MILYADER

MENJADI DAI& DAIYAH MILYADER

  ...
Kamis, 26 April 2012 09:28
RUU KKG, Program Penghancuran Perempuan

RUU KKG, Program Penghancuran Perempuan

Bulan April sangat identik dengan isu seputar...
Selasa, 24 April 2012 13:13
Geng Motor Bukti Lemahnya Hukum Indonesia

Geng Motor Bukti Lemahnya Hukum Indonesia

  ...
Selasa, 24 April 2012 13:07
Mantan Ldii “Curhat” ke Miumi

Mantan Ldii “Curhat” ke Miumi

  ...
Rabu, 18 April 2012 11:17
Rindu Makanan Jadul yang Enak Dan Unik?

Rindu Makanan Jadul yang Enak Dan Unik?

  ...
Senin, 16 April 2012 12:17
Manfaat Sujud

Manfaat Sujud

  BC dari sahabat>Tahukah anda? Sujud melibatkan...
Senin, 16 April 2012 11:57