Cyber Sabili Ramah Tegas dan Diperhitungkan

Penolakan rakyat terhadap privatisasi dan masuknya kepemilikan modal di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rupanya tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk melakukan hal yang sama terhadap perusahaan-perusahan strategis milik pemerintah. Kali terakhir adalah berita tentang gencarnya perusahaan penerbangan Garuda Indonesia (GI) melakukan penawaran penjualan sahamnya sebesar 10,88% kepada investor potensial (investor asing).

Rencana tersebut ternyata telah diamini dan disetujui oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dahlan bahkan mengatakan tidak mempermasalahkan jika saham itu dijual kepada asing. “Saya serahkan ke direksinya dan saya tinggal menyetujuinya,” kata Dahlan di Jakarta (24/11/2011).  Yang lebih mengejutkan adalah pernyataan Dahlan bahwa manajemen Garuda telah menyetujui memberikan kursi direksinya kepada investor asing. “Ya saya setujulah. Mereka juga sudah bilang jika di posisi direktur keuangan pun mereka senang,” ujar Dahlan.

Kenyataan ini tentu memprihatinkan. Penolakan dari sejumlah kalangan atas apa yang dilakukan oleh pihak Garuda langsung bermunculan. Salah satunya seperti apa yang disuarakan oleh Indonesian Resources Studies (IRESS). Melalui Direktur Eksekutifnya, Marwan Batubara, di Jakarta, (26/01/2012), IRESS menenggarai bahwa penjualan tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak penyelewengan sekaligus membebaskan pelaku dari tanggung jawab kerugian negara.

“Kerugian dan penyelewengan itu terjadi karena gagalnya penawaran saham perdana (IPO) yang dilakukan oleh Garuda pada 11 Februari tahun lalu. Dari 6,35 miliar lembar  jumlah saham yang ditawarkan, hanya 52,5% yang terserap di pasar. Padahal sebelumnya DPR telah mewanti-wanti agar privatisasi dilakukan dengan memerhatikan situasi dan pasar yang tepat,” jelas Marwan.

Lebih lanjut, Marwan menyatakan agar Menteri BUMN membatalkan persetujuan atas masuknya asing ke GI. “Alasannya pertama, bisnis penerbangan adalah sektor strategis yang dijamin konstitusi untuk dikuasai negara. Kedua, sektor penerbangan yang dikelola Garuda menyangkut pertahanan, dan kedaulatan negara yang harus dikelola penuh oleh BUMN. Ketiga, jangankan kursi direksi, privatisasi Garuda saja sejak pertama sebenarnya sudah ditolak rakyat, sebagaimana kita juga menolak rencana IPO atas PLN dan Pertamina” tandas Marwan.

Tidak hanya berhenti pada aksi penolakan, IRESS juga memberikan solusi yang lebih masuk akal agar Garuda tetap mendapatkan dana segar tapi juga tidak dikuasai oleh asing. “Sebagai alternatif, kami menyarankan agar 10,88% saham yang akan dijual kepada pihak asing agar dijual saja kepada BUMN, BUMD, dan berbagai lembaga pensiun. Dengan demikian gagasan sinergi BUMN dan BUMD, serta Indonesian Incorporated yang telah dicanakan dapat terwujud,” terang Marwan.

Solusi yang ditawarkan oleh IRESS tentu jauh lebih masuk akal dibandingkan pemerintah harus mengandalkan masuknya modal asing keberbagai BUMN di Indonesia. Terlebih jika kita mengaca lebih jauh  pada Forum Ekonomi Dunia yang berlangsung di Davos (25/01/2012). “Banyak kalangan pada forum tersebut yang menyalahkan dan mengecam sistem kapitalisme dunia saat ini, dan mengakui semakin penting dan strategisnya negara dalam perekonomian. Dan, mengapa pula kita harus repot-repot melayani keinginan para kapitalis yang hanya ingin mengambil keuntungan dari BUMN kita?” tutup Marwan menegaskan sikapnya. (Yudy Fachrurozi)