Cyber Sabili Ramah Tegas dan Diperhitungkan

CyberSabili-JAKARTA-“Kami hadir untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan meningkatkan kualitas diskursus politik rakyat,” demikian Tommy A Pratama, Asisten Direktur Komunitas  Indonesia untuk Demokrasi (KID) dalam wawancara Zelvianis dari SABILI usai diskusi, Refleksi Tujuh Tahun Pendidikan Demokrasi di Indonesia, diselenggarakan KID, di kantornya Jalan Tirtayasa VII No 1 Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Menurut Tommy, Genap tujuh tahun KID hadir sebagai lembaga pendidikan politik khususnya demokrasi, yang mempunyai misi memperkuat demokrasi melalui pendidikan demokrasi dan dialog politik. “Lembaga ini juga  mendorong proses demokratisasi di Indonesia yang bertumbuh dari dalam sejarah politik dan kebudayaan Indonesia sendiri (home-grown democracy),” jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, KID memberikan tiga komponen utama dalam pendidikannya,

Pertama, pengetahuan dasar tentang demokrasi, kedua, nilai-nilai demokrasi, dan ketiga, ketrampilan demokrasi.

Sedangkan Misi KID dilaksanakan melalui tiga program utama yaitu, Sekolah Demokrasi, Dialog politik dengan partai-partai politik yang mempunyai kursi dalam DPR, dan Cross-cutting program terutama dinner lecture yang bertujuan meninjau persoalan demokrasi dalam berbagai sector riil melalui eksplorasi dan presentasi para ahli di berbagai bidang.

Selama tujuh tahun kegiatannya KID telah mendirikan Sekolah Demokrasi sebagai bentuk pendidikan non formal demokrasi yang bertujuan mengembangkan demokrasi dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik sebagai warga Negara yang berada dan hidup di dalam Negara demokratis. “Sekolah Demokrasi ini berada di tingkat kabupaten dimana ini menunjukkan upaya membangun demokrasi dari bawah,” ungkap Tommy.

Bagi KID Kabupaten dipilih sebagai sasaran, karena sebagai pusat bagi penerapan otonomi daerah. Adapun pesertanya direkrut dari empat kelompok sasaran sebagai empat pilar demokrasi yaitu partai politik, birokrasi pemerintah, kelompok bisnis dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Wilayah operasi Sekolah Demokrasi yaitu Banyuasin kini pindah ke Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Tangerang (Banten), Malang yang kini pindah ke Batu (Jawa Timur), Jeneponto yang kini pindah ke Pangkep (Sulawesi Selatan), dan Lembata yang kini pindah ke Belu (Nusa Tenggara Timur). Tiga sekolah lagi akan segera didirikan di Lhouksemawe (Aceh), Sanggau (Kalimantan Barat) dan Jayapura (Papua).

Program Sekolah demokrasi ini diharapkan menerobos situasi buta-politik di masyarakat, dimana dalam demokrasi idealnya haruslah berimbang antara kuantitas partisipasi politik masyarakat dengan kemampuan wacana demokrasi masyarakat. “Karenanya, ketiga komponen utama pendidikan demokrasi yaitu pengetahuan dasar demokrasi, nilai-nilai demokrasi dan ketrampilan demokrasi dianggap penting bila bersinergi satu sama lain,” tandas Tommy.

Hingga awal tahun ini secara akumulatif tercatat 1035 orang alumni Sekolah Demokrasi dari kalangan politik, birokrasi pemerintah, kelompok bisnis dan organisasi-organisasi masyarakat sipil di beberapa daerah kabupaten. Kehadiran Sekolah Demokrasi ini memberikan kontribusi bagi pengembangan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan, nilai dan keterampilan demokrasi di beberapa daerah kabupaten. Seperti di Banyuasin dan Ogan Ilir telah menghasilkan alumni-alumni yang menjadi  aktor demokrasi yang mewakili empat pilar demokrasi.

Para alumni yang tergabung dalam Komite Komunitas Demokrasi (KKD) yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, kemudian menjadi politisi, penyelenggara pemilu legislatif dan pilkada, pengawas pemilu baik di kabupaten maupun kecamatan. Sekolah Demokrasi Banyuasin membentuk forum dialog Banyuasin bersatu yang berupaya meyelesaikan konflik tanah rakyat dan perkebunan dengan didukung peran media secara luas bagi program-progam mereka dan telah menghasilkan 102 alumni, tiga diantaranya lolos sebagai wakil rakyat.

KID kini dipimpin Dr Ignas Kleiden Setelah empat tahun berdiri di Tangerang, para peserta berhasil menjadi mediator dalam penentuan upah minimum regional dan dialog dengan Bupati Banten, penyelesaian masalah sampah kota dan penanganan gizi buruk. Sekolah Demokrasi Tangerang telah meluluskan alumni sebanyak 101 orang dan dua diantaranya menjadi wakil rakyat pada Pemilu 2009.

Tiga tahun beroperasi di Malang dan dua tahun di kabupaten Batu, jumlah alumninya mencapai 132 orang dua diantaranya lolos menjadi wakil rakyat di Pemilu 2009 dan seorang alumninya ditunjuk menjai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Sekolah Demokrasi Malang mendapat komplimen dari Bupati Malang sebagai pihak yang membantu Pemerintah Daerah melaksanakan tugas mendidik kewarganegaraan.

Di Jeneponto Sekolah Demokrasi telah menghasilkan 120 alumni, 22 diantaranya ikut dalam pemilu 2009, dan Sekolah Demokrasi Jeneponto berjejaring dengan media massa lokal untuk mendorong media terlibat dalam proses penguatan demokrasi di tingkat lokal.

Di Lembata bersama para tetua adat, Sekolah demokrasi pelan-pelan melakukan pendekatan kepada pemerintah lokal. Sekolah Demokrasi telah menghasilkan 144 alumni, pada pemilu 2009 lalu, sebanyak 38 tamatan masuk partai politik, 23 diantaranya menjadi calon anggota legislatif dan dua orang alumni dan dua pengajar Sekolah Demokrasi terpilih menjadi anggota DPRD Lembata. Pada 2009, para alumni bersama Sekolah Demokrasi Lembata berusaha menjadi mediator dalam konflik pembukaan penambangan emas di pulau itu.

Itulah kontribusi-kontribusi yang telah diberikan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID melalui dilaksanakannya Program Sekolah Demokrasi di beberapa daerah kabupaten di Indonesia.  Diharapkan dari pendidikan demokrasi ini dapat membantu kehidupan bangsa dan negara di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut dalam berbagai negara demokratis yaitu kesejahteraan dalam ekonomi dan kesamaan di depan hukum, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, kedaulatan rakyat dalam politik, keterbukaan dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen, penghargaan terhadap kerja keras dalam bentuk meritokrasi serta integritas tiap warga dalam interaksinya dengan warga lain di Indonesia,” tutup Tommy mengakhiri wawancara. (Zelvianis)